“OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita,” ujar Luhut saat berbicara dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Jakarta, Selasa (20/12).
Merespon pernyataan tersebut, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegur Menko Marves Luhut B Pandjaitan buntut pernyataan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat jelek Indonesia.
ICW menuturkan OTT merupakan salah satu metode penindakan hukum tipikor oleh KPK. Oleh karenanya, tindakan itu harus steril dari intervensi pihak yang lainnya. OTT merupakan cara KPK melakukan penindakan. Atas dasar itu, maka OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif.
Menurut pihaknya, OTT KPK selama ini terbukti ampuh dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kata Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW. “Selain itu, pengungkapan melalui mekanisme OTT pun telah berhasil menyeret ratusan orang, baik pejabat, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta ke proses persidangan,” sambungnya.
