Draf Perpres Baru Berpotensi Loloskan Pelanggar HAM Berat?

Sehingga dengan dasar tersebut, apabila Presiden tetap mencoba untuk merealisasikan Perpres PPHB untuk menyediakan mekanisme non-yudisial pada pelanggar HAM berat, maka Presiden telah melawan UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan Putusan MK. Perpres PPHB bukanlah jalan yang dapat ditempuh untuk para pelaku agar lepas dari tanggung jawab yang harus mereka pikul. Mekanisme yudisial harus menjadi satu-satunya mekanisme untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat di masa lampau, demi menjaga kewajiban Negara dalam melaksanakan pemenuhan, penghormatan, serta perlindungan HAM bagi setiap warga negara.

Sumber:

Andrey Sudjatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta; Rajawali Press, 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

“Draf Perpres Jokowi Bikin Jenderal Pelanggar HAM Lolos Dipidana”, Tirto.id, 24 Maret 2021, https://tirto.id/draf-perpres-jokowi-bikin-jenderal-pelanggar-ham-lolos-dipidana-gbpG.