Dua Perusahaan Farmasi Berpotensi Dipidana

Ancaman Pidana terhadap Kedua Perusahaan

Pertama, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau meperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hal ketentuan tersebut dilanggar ancaman pidana dalam pada Pasal 62 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan pertanggung jawaban pidana ini berdasarkan Pasal 61 dapat dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Artinya dalam hal ini baik perorangan atau pengurus korporasi dapat dikenai dengan sanksi pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Kedua, dalam Pasal 196 UU Kesehatan diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (salah satunya adalah obat-obatan) yang tidak memnuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu diancam dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah. Dalam Pasal 201 UU Kesehatan apabila hal ini dilakukan oleh korporasi maka dapat dijatuhi sanksi pidana kepada korporasi berupa pemberatan tiga kali dari pidana denda yang dijatuhkan terhadap pengurusnya.