Namun pengaturan tersebut justru dengan pendapat para ahli. Misal, Sony Susmana, Trainer dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) yang menyatakan bahwa bagi pengguna mobil pribadi memang tidak terlalu rentan tertular virus. Berbeda dengan pengemudi motor atau pengguna kendaraan umum, yang memang harus bersinggungan dengan udara atau orang lain secara langsung.
Selain itu kritik juga disampaikan oleh penganalisis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan. Menurut Beliau, Para pekerja banyak yang bertempat tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Selain itu, Tidak ada hubungan antara penanganan penularan pada masa pandemi Covid-19 dengan kebijakan ganjil genap. Karena ganjil genap adalah untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, bukan untuk mengendalikan pergerakan orang di Jakarta. Juga kebijakan ganjil genap itu adalah produk strategi pengendalian yang dilahirkan pada masa normal. Salah jika Pemprov DKI Jakarta ingin tetap menerapkan kebijakan ganjil genap pada masa pandemi Covid-19.
Menurut penulis, tentu saja pembatasan aktivitas bagi orang yang tidak memiliki keperluan tertentu merupakan salah satu langkah yang baik guna menekan angka penyebaran Covid-19. Namun dalam kasus penerapan ganjil genap ini dirasa kurang tepat, karena banyak pekerja dari luar jakarta maupun dalam jakarta yang bermobilitas menggunakan mobil. Setidaknya sektor esensial terdiri dari sektor keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer). Juga sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, serta penunjangnya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan, Pupuk dan petrokimia.
