Hilangnya Pendidikan Bahasa Negara dan Pancasila

Kedua, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara sebagaimana tertera dalam Pasal 36 UUD 1945. Apabila memahaminya secara sistematis dan hirarkis maka penyebutan tersebut menggambarkan letak (bisa dimaknai dalam hal pembelajaran) Bahasa Indonesia harus lebih diutamakan serta lebih tinggi dari bahasa lainnya, kecuali Bahasa daerah dalam pasal 32 ayat (2) yang wajib dipelihara sebagai kebudayaan. Penyebutan kewajiban Pendidikan Bahasa secara umum dalam PP No 57 tahun 2021 telah menyamakan kedudukan pembelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa lainnya yang sebenarnya memiliki kedudukan yang berbeda.

Ketiga, Pancasila sebagai way of life dan dasar filosofis negara sudah seharusnya menjelma ke dalam seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam kewajiban kurikulum dalam Standar Pendidikan Nasional Indonesia. Sebagaimana konsep Standar Nasional Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) PP 57 tahun 2021 dimaknai sebagai kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka merupakan kekeliruan jika Pancasila tidak masuk dalam wilayah kurikulum yang paling minimal (menurut penulis dapat dimaknai paling pokok).