Keluarga Brigadir J Minta Autopsi Ulang, Bagaimana Regulasinya?

KUHAP Pasal 134 ayat (2) ‘hanya’ menentukan tugas dan kewajiban penyidik untuk menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya autopsi forensik.  KUHAP Pasal 134, tidak memberikan alternatif penyelesaian apabila terjadi penolakan autopsi forensik oleh pihak keluarga korban, dan ketentuan memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan menurut Pasal 133 ayat (3), sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 134 ayat (3) tidaklah dapat dimaknai bahwa autopsi forensik dapat dilaksanakan meskipun ada penolakan dari pihak keluarga korban. 

Ada inkonsistensi dalam KUHAP Pasal 134 terkait penerapan autopsi forensik, yang membuat kabur kasus-kasus kematian tidak wajar, seperti yang dialami oleh Brigadir J, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak keluarga.