Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah

Mengenai tanggung jawab kepala daerah pada saat perusahaan perseroan daerah mengalami kerugian diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Kepala daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, apabila dapat membuktikan: a) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b) Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau c) Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan Daerah secara melawan hukum.

Dengan demikian kepala daerah sebagai wakil dari pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan bertindak sebagai pemilik modal perusahaan umum daerah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017. Sedangkan sebagai pemegang saham BUMD berbentuk perseroan terbatas baik sebagian dan atau seluruhnya, selain tunduk pada peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, harus berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksananya.

DAFTAR PUSTAKA

  • Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang BUMD
  • Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.