KOMINFO DIKECAM ATAS KEBIJAKAN TIDAK BERWAWASAN HAM

Sejalan dengan SAFENet, Human Rights Watch juga angkat suara mengecam Permenkominfo 5/2020 tersebut dalam surat 17 Mei 2021 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia. Mengutip hrw.org ,  Linda Lakhdhir, penasihat hukum wilayah Asia di Human Rights Watch menyatakan “Peraturan ini adalah alat sensor yang memberikan beban tidak realistis pada banyak layanan dan platform digital yang digunakan di Indonesia,”. Linda Lakhdir menganggap bahwa hadirnya Permenkominfo 5/2020 merupakan bencana hak asasi manusia, karena akibat yang ditimbulkan.

Sejalan dengan Human Rights Watch, SAFENet turut mengkritisi peraturan ini sejak November 2021 lalu pada diskusinya yang bertajuk “Setahun Permenkominfo 5/2020 dan Potensi Pelanggaran Hak-Hak Digital” turut membahas bagaimana peraturan ini membahayakan bagi kebebasan berekspresi dan hak digital. Diskusi ini bersifat publik dan dihadiri oleh Herlambang P. Wiratraman selaku Dosen FH UGM, Rachel Arinii Judhistari selaku Lead Public Policy Specialist – Asia Wikimedia Foundation dan Anindya Restuviani selaku Program Director Lintas Feminis Jakarta, ketiganya sebagai pembicara dalam agenda tersebut. Diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan ini melanggar hak atas privasi dan hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat. Peraturan ini berdampak paling rentan pada perempuan dan kelompok minoritas.