Konsistensi Sri Soemantri Dalam Hukum Konstitusi

Disertasi yang berjudul Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi benchmark yang Prof. Sri perjuangkan secara konsisten yang sekaligus menunjukkan vision luar biasa dari seorang pakar HTN yang mana jauh sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, tepatnya pada tahun 1978, Prof. Sri telah meneliti dan menuliskan konsep-konsep amandemen UUD dalam disertasinya yang belakangan menjadi buku dengan judul “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.” Inilah yang menjadi alasan mengapa ia disebut seorang ahli yang menyuarakan desakralisasi perubahan konstitusi.

Prof. Soemantri mengenalkan mata kuliah teori dan hukum konstitusi yang diajarkan di seluruh Fakultas Hukum Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan berbagai kajiannya yang bersandar pada hukum konstitusi yang kemudian saling terkait dengan hukum lembaga negara, politik hukum, dan tentunya ilmu negara. Salah satu kajian dalam ranah hukum konstitusi adalah terkait dengan ketentuan perubahan dari UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, yaitu:

  1. Usul perubahan harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR.
  2. Setiap usul perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis disertai alasan perubahan.
  3. Perubahan tidak dapat dilakukan untuk bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus untuk dua poin pertama, merupakan keyakinannya terhadap pentingnya menjaga wibawa konstitusi dengan menentukan syarat perubahan yang dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam situasi yang benar-benar menghendaki perubahan atau sering disebut sebagai great and extraordinary occasion.