Oleh: Shafira Arizka
Kamis (8/12/2022), Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama Komisi XI DPR RI menyepakati Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat ke-2 di rapat Paripurna DPR untuk disetujui bersama. RUU PPSK ini menjadi istimewa, karena dibuat menggunakan metode omnibus. Selain itu, pembahasan RUU ini terlampau kilat seperti Lightning Mcqueen yang menerobos kencang karena hanya dibahas hanya dalam waktu kurang dari satu bulan lamanya. Hal ini mengingat, RUU ini disahkan menjadi RUU usulan DPR pada hari Selasa (20/9/2022) di rapat paripurna DPR ke-5 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, dan langsung dilaksanakan pembahasan oleh Komisi XI DPR bersama-sama Pemerintah.
Wakil Ketua Komisi XI DPR sekaligus Ketua Panitia (Panja) RUU PPSK, Dolfie Othniel Fredric Palit menjelaskan bahwa RUU ini terdiri atas 27 bab dengan 341 Pasal. Ia juga menyampaikan bahwa “RUU PPSK ini menjadi penting sekaligus menjadi momentum dalam mereformasi sektor keuangan Indonesia. Pembentukan RUU ini dilakukan untuk menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, beberapa penguatan khususnya penguatan kelembagaan dan koordinasi komite stabilitas sistem keuangan (KKSK) perlu dilakukan.”, ungkap Ketua Panitia dalam konferensi pers bersama wartawan.
