Asalan penundaannya juga tidak dapat diterima, karena putusan pengadilan yang termuat dalam rekomendasi Ombudsman telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam waktu cukup lama, kurang lebih sudah diputuskan 5 tahun lalu. Atas dasar itulah kemudian Ombudsman melaporkannya ke DPR dan Presiden.
Terkait syaratnya diatur dalam PP 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam Pasal 35 PP tersebut diatur bahwa dalam permintaan …
Jonathan mengaku bahwa ia tidak mengetahui terkait perhitungan jumlah restitusi tersebut. Ia menyebut bahwa LPSK hanya menyampaikan akan …