artikel 3 juli

Mengenal Sidang Etik yang dilalui Eks Kapolsek Mundu

Oleh Ara Annisa Almi

    Mantan Kapolsek Mundu Cirebon, tersangka dalam kasus penipuan melalui rekrutmen anggota kepolisian berinisial AKP SW diberikan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu. Putusan AKP SW yang dipecat dari jabatannya dengan tidak hormat merupakan hasil sidang etik yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Barat. Berdasarkan hasil sidang kode etik, AKP SW dinyatakan bersalah sehingga layak dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat. Karena itu, AKP SW mengajukan banding. 

 

Lantas, apa itu kode etik, pelaksanaan persidangan kode etik dan banding putusan sidang kode etik?

 

Kode Etik Polri

 

Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kode etik profesi kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya yang terkandung dalam etika Kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Penegakan dari kode etik profesi tersebut dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian atau KKEP Negara Republik Indonesia berdasarkan tuntutan tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Selain itu dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi KKEP akan selalu memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan memberikan efek jera kepada terduga pelanggar maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya.