Menggagas Perubahan UU Tindak Pidana Perdagangan Manusia

Lanjutnya, perihal penegakkan UU PTPPO seringkali harus melibatkan saksi untuk mekanisme pembuktian. Saksi yang dimaksud meliputi agen dari perekrutan tenaga kerja, calo dari pelaku, pengelola ataupun pemilik dari rumah bordil, oknum pemerintah yang terlibat memberikan akses imigrasi, dan majikan dari para korban. Dalam Pasal 41 ayat (1) UU PTPPO disebutkan apabila dalam tahap persidangan terdakwa tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Jika terbukti bersalah, Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa pertambahan ancaman hukuman pidana bagi pelaku memberikan penganiayaan kepada korban mendapatkan ancaman pidana ditambah sepertiga dengan maksimal 20 tahun dan minimal empat tahun penjara dengan denda paling banyak yaitu Rp. 800.000.000,00. 

Dalam perspektif hukum internasional, suatu perjanjian atau treaty contract menjadi salah satu sumber hukum untuk memberikan legitimasi negara-negara dunia menanggulangi kejahatan internasional. Konvensi Protokol Palermo menjadi salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait perdagangan manusia. Negara anggota dalam konvensi tersebut haruslah menerapkan langkah-langkah legislatif dan bila dirasa perlu dapat menindak, menghukum, maupun melakukan pencegahan terkait dengan perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan perempuan.