Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Dari ketentuan tersebut, sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat responsif di Indonesia. Namun, pembentukannya terkadang belum dilakukan secara optimal sehingga terkesan hanya bersifat formalitas belaka, sehingga sering terjadinya pengabaian partisipasi masyarakat karena esensi pembentukan uu lebih condong kepada kepentingan politik para pembentuk uu khususnya di ranah legislatif (Yuliandri: 2014).

Urgensi

Konsep partisipasi sangat berkaitan dengan konsep demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa sekitar tahun 1960-an muncul suatu konsep demokrasi yang disebut demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul “Beginselen Van de democratische rechtsstaat” (Philipus M. Hadjon, 1997). Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul dan adanya asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka.