Pencabutan Laporan Berakibat Hapusnya Pidana?

Proses hukum yang dilakukan berdasarkan kepada delik aduan, apabila telah dicabut oleh korban atau pelapor, penyidik bisa melakukan pemberhentian proses perkara, dengan kata lain pidana dari pelaku dapat dihapuskan. Lebih lanjut, pasal 75 Kitab Undang- undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan dan dikecualikan pada kasus-kasus tertentu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No.1600K/Pid/2009 sehingga pelapor dapat mencabut laporanya meskipun waktunya sudah lewat dari 3(tiga) bulan.

Lalu, bagaimana dengan delik biasa? Apakah pidananya bisa dihapuskan?

Pada dasarnya suatu perkara yang termasuk dalam ranah delik biasa, pidana yang diterima tidak dapat dihapuskan. Meskipun Pelapor telah mencabut laporanya, maka proses hukum tetap dilanjutkan. Namun, beberapa kasus dalam delik biasa dapat dihapuskan dengan penyelesaian Restorative Justice yang mengedepankan pemulihan keadaan semula dan menghormati hak-hak individu yang mendasar, meskipun tindakan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan. Adapun yang perlu digaris bawahi adalah keberlakuan Restorative Justice tidak dengan munculnya perlukaan berat dan hilangnya nyawa.