Pengesahan UU HPP: Demi Masa Depan Indonesia ?

Mengacu pada UU HPP Bab II Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi “Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesiamenggunakan nomor induk kependudukan.” serta Pasal 2 ayat (10), bahwa data kependudukan akan diintegrasikan dengan basis data wajib pajak.

Jadi pemerintah akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Meski demikian, hal ini bukan berarti semua warga negara Indonesia (WNI) yang punya NIK akan dikenakan pungutan pajak karena tetap akan melihat ketentuan penghasilan dan syarat perpajakan yang berlaku. Pasal 2 ayat (10) tersebut juga menyatakan teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian

Hal ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan reformasi berbasis data kependudukan yang terintegrasi dan terpadu. Penggunaan NIK sebagai nomor identitas perpajakan dan tidak menyebabkan seseorang secara otomatis dikenai PPh. Hal ini dikarena ketentuan mengenai pemenuhan kriteria subjek dan objek PPh tetap berlaku, sehingga seseorang yang belum memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap tidak dikenai PPh. PPh hanya dikenakan ketika penghasilan yang diperoleh telah melebihi PTK