Penolakan Indonesia Terhadap R2P PBB

Jean Bodin seorang ahli Ilmu Negara asal Prancis mengatakan bahwa negara tanpa kedaulatan bukanlah sebuah negara. Kedaulatan bisa dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi atau tidak di bawah kekuasaan lain. Sehingga pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.  Kedaulatan bagi pemerintah merupakan hal yang pasti dan sebagai landasan untuk memperoleh otoritas.

Kedaulatan merupakan atribut dan personalitas yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional.  Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, seperti hak persamaan derajat, yurisdiksi wilayah, hak menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Doktrin hukum internasional mengatakan Act  Of State Doctrine atau “setiap negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. 

Namun dalam sejarah antar bangsa dan praktik kenegaraan keterkaitan antara kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri (national self-determination) seringkali menjadi sumber ketegangan dan bahkan konflik di berbagai wilayah negara. Sejak berdirinya PBB, ada kecenderungan bahwa penegakan HAM tidak bisa lepas dari perhatian dan intervensi masyarakat internasional. Contoh saja intervensi Amerika Serikat pada konflik di Libya dan Tibet Tiongkok.