Penanganan Persoalan Ekonomi Biru
Menurut data Laporan Economist Intelligent Unit tahun 2019 lalu Indonesia berada urutan ke-18 dari 20 negara dalam hal pengelolaan kualitas air, baik dari limbah domestik maupun industri. Masalah lainnya adalah tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir dan terbatasnya infrastruktur. Misalnya, infrastruktur untuk mendistribusikan bahan bakar minyak kepada nelayan tradisional dan nelayan kecil. Indonesia memiliki lebih dari 11.000 desa pesisir yang terbentang dari pulau paling timur hingga pulau paling barat.
Sementara itu, layanan infrastruktur BBM hanya memiliki 388 poin, itupun tidak semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, nelayan harus membeli BBM dengan harga eceran tinggi. Bahkan, di beberapa daerah, nelayan membayar 30-50% lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Keterbatasan infrastruktur mengakibatkan biaya produksi yang tinggi bagi nelayan, sekaligus melemahkan daya saing produk hasil laut dalam negeri di pasar global.
Kebijakan Ekonomi Biru Versi KKP
Agenda prioritas Kementrian Kelautan dan Perikanan mencakup lima kebijakan ekonomi biru termasuk perluasan kawasan lindung laut, penangkapan ikan berbasis kuota yang terukur, pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan, pengelolaan dan pemantauan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau kecil serta pengelolaan sampah plastik laut.
