Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial

Jika kita berkaca aturan hukum tersebut, untuk dapat dipidananya seorang pelaku dan  membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (1) UU ITE maka harus memenuhi semua unsur dari pasal tersebut yakni:

  1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoaks); 
  2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoaks); 
  3. Tanpa hak atau melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; 
  4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
  5. Objek, yaitu berita bohong (hoaks); 
  6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Selain itu, juga  harus ditentukan apakah niat si pelaku menyebarkan informasi dengan sengaja untuk menimbulkan keresahan atau hanya sekedar iseng belaka. Jika menimbulkan keresahan maka pelaku dapat dilaporkan ke pihak berwajib untuk diperiksa serta diadili di pengadilan. Sebab kasus penyebaran berita bohong merupakan delik aduan. Artinya  kasus harus terlebih dahulu dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan baru dapat diperiksa melalui jalur hukum. Lain hal dengan kasus pembunuhan, tanpa dilaporkan pun pihak kepolisian dapat memeriksa kasus tersebut. Dengan demikian, penyebaran berita bohong dapat dituntut tergantung konteks dan tujuan pelaku, jika informasi yang disebarkan menimbulkan keonaran dan keresahan serta  ada yang melaporkan maka dapat diproses melalui ranah hukum begitupun sebaliknya.