Ramai-Ramai Revisi UU ITE: Flashback Pembentukan dan Analisis Politik Hukumnya

Catatan khusus terkait dengan politik hukum UU ITE dalam hal inisiasi kebijakan adalah ditemukannya fakta bahwa rumusan mengenai ketentuan pencemaran nama baik tidak tercantum dalam naskah akademik dan risalah pembahasan RUU ITE di DPR. Pasal ini muncul tiba-tiba tanpa diniatkan apalagi direncanakan, tapi pada proses akhir pasal ini muncul, atau dengan kata lain ini merupakan pasal gaib dan imbasnya menjadi polemik di masyarakat sampai sekarang (Supriyadi:2017:89). Catatan lain dalam UU ITE khususnya pada perubahan pertamanya adalah kukuhnya pemerintah dan DPR untuk tetap mempertahankan pasal karet yang telah menjerat banyak korban. Alih-alih mencabut atau memperjelas ketentuannya, legislator justru hanya menurunkan ancaman pidana dan denda, meskipun sedikit menambahkan penjelasan, ketentuan tersebut tetap berpotensi besar mengancam kebebasan berekspresi.

Dari penjelasan singkat inisiasi kebijakan pembentukan UU ITE, Pemerintah sebenarnya memang memiliki tujuan khusus terbukti UU ITE ini disiapkan dalam kurun waktu yang lama, namun tujuan baik ini seakan-akan dinodai oleh asal-usul pasal yang menjadi polemik dari UU ITE hingga saat ini. Kita dapat membuktikan bersama bahwa memang dalam Naskah Akademik RUU ITE, tidak satupun pasal yang memuat aturan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.