Rekonstruksi Konsep Archipelagos State dari Kepulauan Berciri Nusantara Menjadi Kepulauan Berciri Maritim Nusantara

Namun, permasalahan wilayah laut Indonesia setelah pengakuan kewilayahan baik dalam konsep wilayah kepulauan maupun wawasan nusantara adalah mempertahankan dan menjaga eksistensinya atas kedaulatan terhadap wilayah lautnya. Hal ini terbukti dalam kasus Sipadan dan Ligitan yang memberikan legitimasi penguasaan wilayah Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Dalam upaya memperjuangkan kepemilikan pulau tersebut, Indonesia menggunakan argumentasi berdasarkan Konvensi 1891 (Treaty Based Title). Argumen ini pada intinya mengatakan bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Indonesia. Hal itu diakui pula oleh dunia Internasional. Namun, argumentasi itu tidak dapat membantahkan argumentasi Malaysia tentang pengendalian dan penguasaan efektif (effective occupation) atas kedua pulau karena selama ini negara tersebut sudah melakukan banyak hal seperti membangun sarana dan prasarana. 

Tentunya hal tersebut menandakan bahwa kedaulatan laut tidak hanya dilihat dari aspek pengakuan kewilayahan tetapi pengelolaan terhadap wilayah kekuasaan, dalam hal ini wilayah laut. Satu konsep yang tidak akan dapat dipisahkan antara Negara Kepulauan, Wawasan Nusantara, dan Maritim.  Konsepsi yang demikian merupakan pengembangan dari archipelagos state yang dianut Indonesia sebagai kumpulan pulau yang dipisahkan oleh laut, dengan mengartikannya sebagai (power of sea) laut sebagai objek utama yang di dalamnya terdiri dari pulau-pulau.