Menurutnya, tawaran yang agak baru di buku ini adalah bagaimana putusan-putusan MK memberikan cara pandang baru terhadap lembaga negara itu. Hal serupa juga didukung oleh Fajlurrahman, “Yang membuatnya berbeda dari semua buku itu karena disetiap bab itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, (seperti) yang tadi sudah dijelaskan.”
Saldi juga menjelaskan, kehadiran putusan MK dapat memberi tafsir dan definisi baru dalam dinamika lembaga negara. “Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya tidak hanya memberikan pandangan terkait definisi mengenai lembaga negara, melainkan juga mengoreksi dan menyesuaikan kewenangan fungsi lembaga negara dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tutur Saldi yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.
Banyak konsep ketatanegaraan baru yang dimonologkan Saldi dalam meluruskan kebijakan melalui Putusan MK. Salah satunya adalah mengembalikan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyetujui Hakim Agung. Undang-undang yang mengatur Komisi Yudisial yang dahulunya harus mengirimkan nama-nama kandidat sebanyak dua kali lipat dari jumlah hakim agung yang diperlukan. Undang-undang tersebut direvisi oleh MK karena tugas DPR bukan untuk memilih, melainkan menyetujui atau tidak menyetujui dari kandidat tersebut. “Semula dipilih dari beberapa nama setelah dilakukan fit and proper test, sekarang DPR hanya memberikan (pernyataan) setuju atau tidak. Kalau tidak setuju nama itu akan dikembalikan. Kalau setuju itu akan diteruskan untuk kemudian ditetapkan oleh presiden melalui Keppres sebagai Hakim Agung,” tegas Saldi.
