RUU PDP disahkan : Akankah meminimalisir Kebocoran Data?

Namun, bagaimana Menkominfo memastikan agar undang-undang dan kewajiban memiliki kesesuaian yang mana harus dilakukan oleh Sistem Elektronik? 

Peran lain dari Kementerian Kominfo adalah melaksanakan uji compliance.  Apabila tidak compliance dan terjadi data breach atau kebocoran data pribadi, maka disitulah sanksi-sanksi sebagaimana yang diatur dan saat ini di bawah UU PDP sanksinya sudah cukup berat,” tegas Menteri Kominfo.

Johnny menyatakan, UU PDP ini juga mengatur kesetaraan aturan legislasi primer di berbagai negara. Hal itu mengingat data bergerak ekstrateritorial dan ekstrayudisial, menyeberangi batas-batas negara. Payung hukum harus mempunyai kesesuaian baik secara multilateral (berbagai negara) maupun bilateral (antarnegara).

“Kita harapkan dengan disahkannya UU PDP, maka semua PSE harus mempunyai firewall dan teknologi enkripsi yang dapat terus ditingkatkan, agar mampu menahan serangan siber yang berlangsung terus-menerus. Juga cepat dalam penanganan maupun pencegahan serangan siber oleh sistemnya masing-masing,” harapnya.

Menkominfo menuturkan, UU PDP juga turut mengatur institusi perorangan, pribadi, korporasi di dalam negeri maupun global. “Terkait dengan lembaga negara yang mengatur tata kelola data pribadi, berada di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, dan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden (Keppres),” tandasnya.