Serupa Tapi Bukan PSBB, Apa Dasar Hukum PPKM?

PPKM Darurat :

Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali.

Inmendagri tersebut terus mengalami perubahan mengingat sifatnya instruksi dan dalam setiap Instruksi Menteri Dalam Negeri mengatur perpanjangan PPKM. PPKM, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat selanjutnya dalam tulisan ini akan lebih banyak menyebutnya sebagai PPKM saja.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 merupakan pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Berbeda dengan pengaturan PSBB, PPKM sendiri tidak diatur melalui peraturan perundang-undangan karena bentuknya berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri yang merupakan aturan kebijakan. Aturan kebijakan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpang dari peraturan perundang-undangan.