Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus diproses secara hukum. “Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum,” kata Mahfud dalam salah satu unggahan di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Jumat (24/2/2023).
Terbukanya Kotak Pandora
Kasus penganiayaan ini merembet kepada beberapa dugaan kasus pidana lain, seperti terbongkarnya plat nomor palsu yang dikendarai oleh tersangka, hingga harta kekayaan ayah tersangka Rafael Alun Trisambodo yang diduga terdapat ketidakwajaran.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berkata kasus penganiayaan ini membuka kotak Pandora. Apalagi diduga kekayaan Rafael Alun lebih besar ketimbang bos Ditjen Pajak. “Itu jadi pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Di Indonesia kasus pemutihan pajak dan yang berkaitan dengan pajak, rentan terjadi dan melibatkan pejabat pajak pula,” kata Adinda, Kamis (23/2/2023).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini juga menaruh curiga terhadap kekayaan Rafael Alun. Sebab, harta kekayaan Rafael Alun tidak sesuai dengan penghasilan jabatannya. “Kasus pejabat pajak ini kami bilang profilnya tidak sesuai dengan hartanya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (23/2/2023).
