“Kalau benar mereka sudah divonis PTDH oleh sidang, artinya itu kesewenang-wenangan atasan hukum mereka”, ujarnya.
Keanehan juga tampak dalam pelaksanaan Perpol Nomor 7 tahun 2022 itu.
“Malah jadi aneh kan, pemeriksaan cepat untuk kategori pelanggaran ringan.”
“Sementara PTDH adalah sanksi untuk pelanggaran paling berat. Di situ tampak kontradiksi” ungkap Bambang.
Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan publik juga bisa membandingkan dengan sidang etik untuk kasus obstruction of justice dalam kasus Ferdy Sambo.
