Wajib Militer vs Komponen Cadangan

Indonesia sendiri tidak menerapkan wajib militer, melainkan komponen cadangan. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU 23/2009). Berdasarkan Pasal 28 UU 23/2009, Komponen cadangan dapat diikuti oleh warga negara yang cukup dengan mendatar secara sukarela dan memenuhi kriteria dalam seleksi. Berbeda dengan wajib militer yang bersifat wajib. Komponen cadangan hanya sebatas pelatihan dasar kemiliteran kepada warga negara yang telah lulus seleksi untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara. Penerapan komponen cadangan merupakan wujud sistem pertahanan yang bersifat semesta hal ini sejalan dengan amanat Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945.

Komponen Cadangan dan Wajib Militer: Berbeda!

Komponen cadangan harus dibedakan dengan wajib militer. Dalam wajib militer maka anggota masyarakat biasa dilatih dan ditugaskan ke medan perang setelah mereka dilatih saat negara diserang oleh negara lain atau negara mewajibkan warga negaranya yang telah memenuhi syarat karena ancaman yang ada di depan mata atau sangat dekat. Dalam komponen cadangan tidak didasarkan pada kewajiban oleh negara, melainkan didasarkan pada kesukarelaan anggota masyarakat. Justru negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi anggota masyarakat yang berstatus sipil namun ingin turut serta sebagai anggota militer dalam situasi perang. Dalam konteks demikian dalam Komponen Cadangan, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan pelaksanaan hak setiap warga negara untuk membela negaranya. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa komponen cadangan dilakukan dengan mendaftar secara sukarela. Adapun syarat dalam pendaftarannya diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU 23/2009, yaitu sebagai berikut:

  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
  4. Sehat jasmani dan rohani; dan
  5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apakah penerapan komponen cadangan akan mengabaikan prinsip conscientious objection (hak menolak warga atas dasar keyakinannya)?