Webinar Advokat Kosntitusi “Polemik Pengesahan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang”

Metode Omnibus Law sudah termuat dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berawal dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak peraturan yang menginginkan menggunakan metode Omnibus Law, karena dalam proses legislasi yang cepat, pemerintah lebih efisien, instan, hemat biaya dan harmonisasi.

Salah satu pakar hukum Bivitri Susanti sebagai pengajar STH Jentera menjelaskan mengenai metode dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan bahwa metode Omnibus Law dianggap kurang tepat, salah satu penyebabnya yakni tidak ada yang tahu akan dibawa kemana politik hukum dari undang-undang tersebut. Sehingga peraturan tersebut dianggap bersifat partisipatif namun ternyata hanya menguntungkan pihak tertentu. Menurutnya pembahasan RUU ini cenderung membingungkan dan tertutup tanpa partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi bermakna bukan hanya berkaitan dengan akademisi. Akademisi hanyalah menjadi salah satu dari stakeholders. Partisipasi bermakna yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang terdampak dan yang memiliki kepentingan.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU VIII/2020 pada dasarnya partisipasi publik bermakna dalam pemenuhan hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pendapat, terutama bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung.