Webinar Advokat Kosntitusi “Polemik Pengesahan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang”

Sundoyo selaku Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan RI kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bivitri, bahwasannya Undang-Undang Kesehatan menggunakan metode Omnibus Law sudah dirancang dengan tahap-tahap yang baik. Prolegnas 2020 juga sudah membahas mengenai Undang-Undang Kesehatan. Jika tidak dilakukan perbaikan dalam peraturan ini maka terdapat tumpang tindih.

Undang-Undang Kesehatan diperlukan perubahan karena terdapat permasalahan misalnya seperti fasilitas kesehatan, kurangnya spesialis kesehatan, dan politik hukum kesehatan. Perubahan ini juga pastinya mempengaruhi perubahan hak dan kewajiban dari berbagai pihak. Pada intinya yang semuda peraturan tersebut berguna untuk mengatasi maka dalam perubahan ini bertujuan untuk mencegah.

Dhia Al Uyun berpendapat bahwa RUU Kesehatan terlalu cepat dalam pengesahannya yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Substansi UU Kesehatan saat ini dianggap diskriminatif dan jaminan kesehatan tidak berbanding lurus dengan akses kesehatan yang telah dibuat. Sehingga tanggug jawab kesehatan beralih menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Padahal jaminan kesehatan harusnya ditangani oleh pemerintah. Seolah-olah hal ini seperti pendelegasian jaminan kesehatan tanpa support system.