Michael

Hukum Tata Negara

Michael merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang sejak awal menjalani fokus pada Hukum Tata Negara. Selama berkuliah, Michael aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara. Michael merintis pengalaman berorganisasi saya sejak awal perkuliahan sebagai anggota, sebelum akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan Ketua Umum Mahkamah Mahasiswa UNTAR Periode 2020/2021. Pada saat aktif dalam kegiatan Ormawa, Michael sudah terbiasa untuk melakukan drafting rancangan peraturan mahasiswa. Michael juga aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa yang berfokus pada peningkatan softskill mahasiswa seperti Komunitas Peradilan Semu dan Battle Of Speech (Komunitas Debat dan Karya Tulis). Keaktifan tersebut terbukti dengan keikutsertaan saya sebagai peserta Lomba Debat Internal Piala Dekan FH UNTAR, Lomba Internal Peradilan Semu Internal Piala Dekan II FH UNTAR, Diponegoro Law Fair pada tahun 2018, serta terakhir pada lomba debat UPN Veteran pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Akhir Michael juga pernah mengasah kemampuan Hukum Tata Negara Michael sebagai Pemohon Pada Pengujian UU di MK/Judicial Review terkait Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tidak kunjung dilakukan. Atas Permohonan tersebut Michael mendapatkan kesempatan untuk dapat menjadi Narasumber pada Acara JAK TV yaitu Suara Jakarta dengan Tema Kursi Kosong Wagub DKI pada 24 Januari 2020. Saya juga melakukan beberapa Penulisan Jurnal Hukum seperti “The Impact of the Vacancy of Vice-Regent to the Performance of Rokan Hulu Regional Government” yang dipublish oleh Atlantis Press pada 12 Desember 2020, dan “The Future of Constitutional Complaint in Indonesia: An Examination of Its Legal Certainty” yang dipublish oleh Indonesia Journal Of Law And Society yang dipublish pada 3 Maret 2021.

Setelah lulus, Michael pernah bekerja di Law Firm Pidana, Kantor Notaris dan untuk sekarang aktif di Sebuah Lembaga Bantuan Hukum Partai Politik. Michael banyak membuat Legal Memo, Kajian Hukum terkait sebuah kebijakan, dan bahkan menjadi kuasa hukum partai politik untuk melakukan Judicial Review terkait UU Pemilu.