Oleh: Joshua
(Content Creator Advokat Konstitusi)
Tahun lalu, saya menemukan dan menonton video Youtube berisi percakapan antara Anies Baswedan dan Gus Miftah. Dalam video tersebut Gus Miftah bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut, “Njenengan iki Jowo opo Arab toh mas?” yang artinya “Anda ini orang Jawa atau orang Arab?” yang kemudian dijawab oleh Anies “Wong Yogjo, tonggo (Orang Yogya, tetangga)”. Jawaban yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena walaupun leluhurnya berasal dari Yaman, namun orang nomor satu di ibukota tersebut merupakan putra yang dibesarkan di Yogyakarta, dalam lingkungan Jawa.
Tidak, tidak. Tulisan ini bukanlah untuk memperdebatkan apakah beliau bersuku Jawa atau Arab, bukan pula untuk membicarakan hal-hal eksplisit yang dapat didengar oleh telinga kita. Sebagai catatan pula, tulisan ini ditempatkan sebagai tulisan hukum, bukanlah politik. Mengingat salah satu hal yang lekat dengan hukum ialah budaya hukum, titik beratnya ialah tentang studi hukum dan masyarakat.
Politik Identitas
Menurut hemat penulis, untuk mengawali tulisan ini, perlu dilandasi dengan pemahaman politik identitas. Dilansir dari apa yang dikemukakan oleh Muhammad Habibi dalam sebuah jurnal berjudul “Analisis Politik Identitas di Indonesia” politik identitas dapat disebut pula dengan biopolitik ataupun politik perbedaan, yang pada prakteknya mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Walaupun begitu, seorang bernama Linda Nicholson seolah memperluas pengertian politik identitas yang tidak hanya bergantung pada perbedaan-perbedaan yang sifatnya biologis, namun juga bahasa, ekonomi, budaya, serta politik yang menciptakan solidaritas antara mereka hingga dapat melakukan perjuangan-perjuangan yang dianggap penting.
Manusia pada dasarnya selalu memiliki suatu tujuan pribadi, namun karena ciri khas manusia adalah hidup secara komunal, maka dikenal pula istilah tujuan bersama. Politik identitas ini pada awalnya muncul semata-mata hanya untuk melindungi urusan kelompok masyarakat tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Disebutkan oleh Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, untuk mencapai tujuan bersama tersebutlah, timbul kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama.
Jawa dan Politik Nasional
Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk paling banyak di Indonesia, setidaknya tercatat bahwa 60% penduduk nasional mendiami pulau ini. Selain itu, akibat sentralisasi pembangunan yang terjadi sekian lama, Pulau Jawa juga dapat dikatakan sebagai pusat ekonomi dan industri nasional. Wilayah yang dalam Bahasa Sansekerta disebut sebagai Yavadvipa inilah yang merupakan tempat asal dari kelompok suku mayoritas Indonesia: Suku Jawa, yang menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, tercatat bahwa 40,22% masyarakat Indonesia mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari Suku Jawa. Menurut hasil sensus penduduk 2010, jumlah populasi Suku Jawa terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 31.560.859 jiwa atau sekitar 97,73% dari total penduduk Jawa Tengah.
Dalam konteks politik,”orang” Jawa cukup berperan dalam dunia politik nasional tidak hanya setelah kemerdekaan, namun sejak era kerajaan. Sebut saja Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang mampu mempersatukan nusantara di bawah bendera Majapahit. Adapula Jayabaya dengan Jangka Jayabaya yang turut menggambarkan sosok pemimpin yang visioner.
Pasca kemerdekaan hingga saat ini, hal yang sering diperbincangkan ialah mengenai masyarakat Jawa yang sering mendapatkan posisi sebagai Presiden Republik Indonesia, mulai dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Bahkan sejarah mencatat bahwa dari tujuh Presiden Indonesia yang berkuasa, hanya seorang Bacharuddin Jusuf Habibie yang bukan merupakan orang Jawa. Walaupun harus diingat bahwa Habibie merasakan jabatan Presiden akibat mundurnya Soeharto dari tampuk kekuasaan.
Keterpilihan Jawa hingga Personifikasi Sosok Jawa
Sosok Jawa sebagai tokoh pemimpin nasional dapat diduga merupakan dampak langsung dari proses demokrasi Indonesia yang didasarkan atas suara terbanyak. Mengingat angka 40,22% penduduk Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat Suku Jawa, tentunya bukan merupakan hal sulit untuk memikirkan bagaimana masyarakat Jawa akan memilih sosok yang mencerminkan memiliki kedekatan dengan diri mereka, – terlebih bagi masyarakat yang jauh dari pendidikan politik – salah satunya adalah kedekatan etnis. Sehingga, faktor demografi tersebutlah yang dapat dikatakan menjadi faktor utama keterpilihan suku Jawa.
Selain itu, nilai-nilai budaya Jawa harus turut pula dipertimbangkan sebagai faktor keterpilihan Jawa dalam pemilihan Presiden. Menurut Elisabet Murtisari (2013) dalam sebuah jurnal berjudul “Some Traditional Javanese Values in NSM From God to Social” bahwa masyarakat Jawa memiliki beberapa filosofi kehidupan untuk menitikberatkan pada tatanan hidup yang damai serta harmonis. Nilai-nilai tersebut ialah narima (menerima hidupnya), eling lan waspada (berhati-hati dan waspada), sadhar (sadar), alus (sopan/beradab), tanggap terhadap perasaan orang (tepa selira), ngalah (mau mengalah) dan ethok-ethok (pura-pura; dalam konteks untuk menjaga perasaan orang dan meminimalisir konflik). Jika kita pikirkan, nilai-nilai luhur tersebutlah yang mendominasi sebagian besar pemikiran masyarakat Indonesia untuk menilai apakah kepribadian seseorang dapat dikatakan baik atau buruk. Ketika seseorang mampu untuk mempresentasikan kepribadian yang baik itulah masyarakat akan lebih memandangnya sebagai pemimpin yang ideal.
Faktor demografi serta nilai-nilai luhur dalam budaya Jawa tersebutlah yang “mungkin” menjadi alasan bagi tiap calon Presiden benar-benar menonjolkan sosok Jawa dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Dapat kita tarik contoh dalam Pemilu 2014, Presiden Joko Widodo –yang pada saat itu masih berstatus sebagai calon Presiden- beberapa kali terlihat gencar menepis isu bahwa dirinya merupakan anak dari seorang warga Singapura. Prabowo Subianto sebagai calon presiden pesaing turut pula “terlihat” menggambarkan sosok Jawa lewat aksinya berkuda sambil membawa keris dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno. Saya jadi mengingat ucapan seorang tokoh dalam film yang sering diperbincangkan setiap bulan September: “Jawa adalah kunci!”
()
