Mahkamah Konstitusi Putuskan 2024 Menggunakan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

     Saldi Isra menjelaskan ,dalam setiap pemilihan terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki ,dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek ,mulai dari  kepartaian, budaya , politik, kesadaran perilaku pemilih hingga hak dan kebebasan berekspresi.  Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang perlu dipertahankan pembentuk UU seandainya hendak mengubah sistem pemilu legislatif ( pileg ).

     Mahkamah Konstitusi juga menyatakan , berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

      Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya . Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disambut baik mayoritas partai politik yang duduk di Parlemen Senayan , kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI -P ).