WEBINAR ADVOKAT KONSTITUSI: KENA TIPU BELANJA ONLINE, BEGINI UPAYA PREVENTIF NYA

Dalam pemaparannya, M. Mufti Mubarok menampilkan data penerimaan pengaduan konsumen terkait e-commerce tahun 2022 dan 2023. Tercatat pengaduan yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2022 adalah tentang wanprestasi pengiriman barang, yakni 47 pengaduan atau setara dengan 24% pengaduan. Kemudian, per tanggal 18 Agustus 2023 tercatat terdapat 14 pengaduan atau setara dengan 12% pengaduan dengan masalah yang sama, yaitu wanprestasi. Hal ini menjadi penting bagi para konsumen agar selalu berhati-hati dalam berbelanja di market place terkhusus mengenai testimoni pelanggan yang dapat dirancang dengan tujuan menipu konsumen.

Mufti Mubarok berharap seluruh lapisan Masyarakat Indonesia dapat ikut aktif dalam mendampingi dan kritis terhadap isu ini guna saling melindungi sesama konsumen. “Semua perjanjian harus kita baca. Jangan sampai lengah. Kalau kita beli baju di supermarket saja ada SOP terkait pengembalian barang yang tidak sesuai. Maka, kami pun sedang mengusahakan e-commerce ini dapat melakukan hal yang sama” tambahnya saat mengakhiri sesi pemaparan materi.

Berbeda dengan M. Mufti Mubarok, Farid Wajdi melihat dari kaca mata akademik menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) catatan yang harus diperhatikan. Pertama, bisnis online masih dalam fase transisi jika dilihat dari perspektif hukum, kultur, dan perilaku. Apalagi UUPK yang sekarang berlaku belum dirancang untuk bisnis online sehingga sangat diwajarkan apabila UUPK ini tidak mengakomodir perlindungan konsumen e-commerce seperti pembuktian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua, Kekurangan dari UUPK disempurnakan dengan UU ITE untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen. Namun, secara faktual, UU ITE ini di belokan untuk isu pencemaran nama baik. Ketiga, adanya UU PDP untuk melindungi data pribadi belum bisa dibuktikan karena UU ini termasuk peraturan baru dan belum masif disosialisasikan.