Jual Ginjal untuk Bayar Utang? Ini pandangan Hukumnya!

Jika perjanjian utang piutang dan surat pengakuan utang tersebut ternyata disepakati oleh debitur dengan suatu paksaan dari kreditur, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sesuai dengan pasal 1323 KUHPerdata. “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Namun meskipun demikian debitur harus dapat membuktikan bahwa kreditur memang benar memberikan paksaan terhadap debitur untuk menandatangani perjanjian tersebut. 

Kemudian terkait dengan penyerahan ginjal milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran utang, berdasarkan pasal 64 ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa: “(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.  (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”. Sehingga dengan demikian perjanjian yang berisi mengenai kesepakatan agar debitur menyerahkan ginjalnya kepada kreditur sebagai objek pembayaran utang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur sebab yang halal.