Potensi Moral Hazard dalam Keterbukaan Akses Informasi Keuangan

Aturan mengenai rahasia bank kemudian dinormatifkan dalam UU Perbankan, dimana dalam Pasal 1 angka 28 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap lembaga perbankan sebab hal ini berkaitan dengan filosofis keberadaan dari lembaga perbankan sebagai financial intermediary sekaligus lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat.

Pada sisi lain, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, maka negara membutuhkan pemasukan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pembiayaan APBN ialah melalui sektor perpajakan. Namun, potensi untuk menyerap penerimaan negara melalui sektor perpajakan selama ini tidak dapat berjalan maksimal. Penyebabnya adalah tidak patuhnya wajib pajak dalam hal membayarkan pajak kepada negara atau bahkan melakukan penghindaran pajak. Disimpannya penghasilan oleh wajib pajak ke dalam bank merupakan salah satu cara untuk menghindar dari kontribusi wajib kepada negara berupa pajak. Para wajib pajak yang juga berstatus hukum sebagai nasabah dalam suatu bank memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank yang wajib dimiliki oleh lembaga perbankan.