Potensi Moral Hazard dalam Keterbukaan Akses Informasi Keuangan

Pemerintah pun harus mempersiapkan serta berbenah diri mengenai teknologi informasi yang akan digunakan sebagai sarana penyerahan data tersebut, baik dari lembaga jasa keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak maupun dari Direktur Jenderal Pajak kepada negara anggota Global Forum karena data yang dimiliki tersebut berkaitan dengan privasi yang dimiliki oleh nasabah lembaga perbankan.  Pihak-pihak yang berwenang harus memahami esensi dari penyerahan data tersebut agar data yang telah dimiliki tidak disalahgunakan akibat dari asymmetric information yang terjadi sehingga tidak menghilangkan esensi untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dengan cara keterbukaan informasi data nasabah bank. Asymmetric information dapat terjadi akibat ketidakseimbangan informasi antara pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya dengan pihak lain yang tidak dapat memperoleh informasi yang sama (Scott, 2000).

Tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, harus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat yang menjadi nasabah bank mengetahui kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan perpajakan. Hal krusial lainnya yang harus disiapkan oleh pemerintah mengenai adanya check and balances terhadap kewenangan permintaan data oleh pihak yang berwenang. Sejauh ini tidak ada mekanisme check and balances yang disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya moral hazard oleh oknum pegawai pajak. Sebab, melalui UU Akses Informasi Keuangan ini pula Direktur Jenderal Pajak tidak lagi wajib meminta izin kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan informasi data nasabah. Mekanisme check and balances ini pun sejatinya sebagai wujud dari keseriusan pemerintah untuk mencegah adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.