Optimalisasi Desain Kinerja Kelembagaan DPD RI Sebagai Representasi Daerah

Selanjutnya, sejak diamandemennya UUD 1945 ketiga, praktis bahwa Indonesia sejak itu telah menganut sistem bikameral, yaitu DPR yang memperjuangkan kepentingan rakyat disatu sisi dan DPD memperjuangkan kepentingan daerah disisi lain. Tetapi pengakuan bikameral tidak kunjung hadir baik pada tingkat nasional (khususnya DPR). Tidak adanya pengakuan ini dikarenakan DPD sebagai wakil daerah di kamar kedua dalam sistem bikameral tidak memiliki hak suara atau kewenangan untuk mengambil keputusan.

Penguatan fungsi dan peran DPD di Indonesia dapat dilaksanakan dengan kesinergisan kewenangan dan tugas DPD, pengoptimalisasian mengenai hak-hak dan ranah DPD, serta penguatan kewenangan melalui teori path dependency. Dalam amandemen telah dirubah yang mulanya utusan daerah dan golongan menjadi DPD sebagai penguatan DPD untuk memperjuangkan kepentingan dan mensejahterakan daerah. Namun disayangkan bahwa fungsi legislasi hanya diberikan kepada DPR. Kewenangan yang dimiliki oleh DPD sangat terbatas dan tidak otoritatif. Sehingga DPD hanya menjadi subordinat dari DPR dan tidak berbeda dengan LSM.