Potensi Moral Hazard dalam Keterbukaan Akses Informasi Keuangan

Diterbitkannya UU Akses Informasi Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, diberikan kewenangan untuk meminta sekaligus mendapatkan informasi keuangan dari nasabah di seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU Akses Informasi Keuangan. Informasi keuangan tersebut meliputi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.  

Dengan terbukanya informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak maka pemerintah harus memastikan bahwa data nasabah yang dimintakan oleh pihak yang berwenang yang kemudian dibagikan kepada negara anggota Global Forum harus terjamin keamanannya. Pemerintah harus menyusun mekanisme penyerahan data dari lembaga perbankan kepada Direktur Jenderal Pajak agar celah penyerahan data tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan moral hazard seperti card skimming, jual beli data nasabah bank, atau bahkan bekerja sama dengan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah nominal pajak.