“Jadi secara adat di Papua, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada, terhadap istri dan anaknya, tidak dapat diganggu. Gubernur Papua sedang sakit, secara budaya harus dihargai. Terhadap Gubernur Papua harus diberikan akses untuk pemulihan kesehatan termasuk dibuka kembali rekening yang diblokir, supaya bisa dipakai untuk pengobatan,” jelas
Aloysius dalam keterangannya kepada detik.com pada Senin (10/10/2022).
Terkait hal tersebut, Kepala Suku Lanny di Papua menyampaikan melalui Aloysius Renwarin bahwa menurut adat di Papua, dalam keadaan perang anak dan istri merupakan orang yang tidak dapat disentuh. Aloysius juga menjelaskan bahwa kedudukan Enembe yang baru diangkat sebagai Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua, mengharuskan perkara yang melibatkan Enembe tersebut diselesaikan dengan hukum adat masyarakat Papua. Menanggapi pernyataan tersebut, KPK menyatakan bahwa hukum adat memang diakui di Indonesia namun bagi pidana khusus seperti korupsi sudah terdapat aturan formil dan materiilnya yang berlaku.
“Sejauh ini betul bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya. Namun, untuk kejahatan terlebih korupsi, maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional,” jelas Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK kepada CNN Indonesia pada Selasa (11/10/2022).
