Problematik Sentralisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Otonomi Daerah

Diyan Isnaeni, “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, Yurispruden, Vol. 1 No. 1, Januari 2018.

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.

Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati , “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4 No. 2, 2017.

Djambar,  M.Yasin Nahar dan Muhammad Tavip, “Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah”,  Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 2, Februari 2017.

Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pmeerintahan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, Juli 2018.

Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014.

Andre Barahamin, “5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat”, terdapat dalam  http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/, diakses tanggal 24 Maret 2021.